Pemuda Katolik Komda Sumsel

* Rapimnas Pemuda Katolik di Surakarta

PEMUDA KATOLIK, SUMSEL – Rapat Pimpinan Nasional Pemuda Katolik yang diselenggarakan di Solo Jawa Tengah di awali dengan proses Kaderisasi Organisasi di Aula Gereja St. Maria Tawang Mangu 15-18 November 2016. Kaderisasi Organisasi ini diikuti oleh 27 orang dari 15 Komisariat Daerah di seluruh Indonesia khususnya Sumatera Selatan. Komisariat Sumatera Selatan mengirimkan kader untuk mengikuti pelatihan sebanyak tiga orang.

Kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan kader militan yang siap menghadapi berbagai tantangan bagi umat Katolik dan masyarakat umumnya. Kegiatan ini menghadirkan Pembicara DR dr Ferdi Antonio MM Direktur Farmasi dan Dosen Binus serta Trisakti, Sebastian Salang dari Formappi, Endi Jaweng dari KPPOD dan Pastor Moderator Pengurus Pusat Pemuda Katolik Romo Johanes Hariyanto, SJ.

Dalam kegiatan ini telah menghasilkan lima rekomendasi yang akan menjadi bahan pokok dalam agenda kerja Pemuda Katolik ke depan. Kelima rekomendasi tersebut diantaranya, pengembangan roda organisasi, pengembangan dan penguatan kaderisasi, keterlibatan dan peran aktif kader Pemuda Katolik dalam kewirausahaan, dan keterlibatan dalam pembangunan desa serta partisipasi dalam bidang politik.

Dalam kegiatan ini, bidang kewirausahaan menjadi salah satu program vital yang telah direkomendasikan untuk segera ditindaklanjuti. Untuk mewujudkan tercapainya misi tersebut, Pemuda Katolik akan bekerja sama dengan tiga provinsi, diantaranya Sulawesi Utara, Papua dan Kalimantan Barat. Ketiga daerah ini akan dijadikan sebagai daerah dampingan untuk pembinaan dan pelaksanaan program kewirausahaan tersebut.

Kikin Tarigan, Koordinator Pelaksana kegiatan Kaderisasi Organisasi, Selasa (15/11), mengatakan pelatihan kursus ini juga dalam rangka menjawab tema Rapimnas yang bertepatan dengan Dies Natalis ke-71 Pemuda Katolik yang bertajuk Konsolidasi Organisasi Untuk Memperkuat Pembangunan Nasional Berbasis Desa.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan modal dasar pengetahuan pengelolan orgnisasi sebagai dasar untuk meningkatkan pengetahuan tentang organisasi Pemuda Katolik, serta memberi pelatihan tentang cara berpartisipasi aktif membangun desa. Dari situ diharapakn kita mampu lebih jauh melakukan peningkatan partisipasi kita dalam pengembangan pedesaan”, ujar Kikin.

Dia mengungkapkan, selain pengetahuan organisasi, kader Pemuda Katolik juga dibekali pengetahan tentang politik dan kewirausahaan. Ia juga berharap dengan dilahirkanya kader militan, yang siap menghadapi berbagai tantangan yang mampu membawa manfaat bagi umat dan masyarakat. Tak ada gunanya melakukan kegiatan kaderisasi kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka mereka harus siap dan tangguh.

HUT Pemuda Katolik ke-71

Setelah diadakannya kaderisasi organisasi dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Pimpinan Nasional yang diawali dengan misa pembukaan sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Pemuda Katolik ke-71. Misa Syukur yang dipimpin oleh Pastor Administator Keuskupan Agung Semarang Pastor Fransiskus Xaverius Sukendar Wignyosumarta, Pr dan diikuti oleh sekitar 100 orang yang terdiri dari anggota kaderisasi organisasi di Tawang Mangu, Pengurus Pusat maupun Komisariat Daerah di Seluruh Indonesia.

Misa Syukur yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Sahid Jaya Solo, Jum’at malam (18/11) dilaksanakan dengan khas budaya jawa, terlihat Paduan Suara yang berasal dari anak-anak sekolah menggunakan busana Batik. Setelah Misa Syukur, dilanjutkan dengan ramah tamah dan potong tumpeng ulang tahun Pemuda Katolik. Ramah tamah setelah misa Syukur diisi dengan makan bersama dan hiburan dari Tuan Rumah Gereja Katolik Solo Jawa Tengah, hiburan seperti lawak yang bertemakan masalah di pedesaan. Semua orang terlihat tertawa terbahak-bahak dan sangat terhibur, khususnya tamu undangan yang hadir pada malam itu.

Pastor Administator Keuskupan Agung Semarang, Pastor Fransiskus Xaverius Sukendar Wignyosumarta, Pr dalam Kotbahnya mengatakan, sudah seharusnya orang Katolik harus terjun ke dunia politik. Hal tersebut juga dituangkan Paus Fransiskus dalam buku karanganya. Dengan melalui organisasi seperti Pemuda Katolik merupakan awal seseorang untuk masuk dalam dunia Politik.

“ jika OMK hanya di dalam Gereja, Pemuda Katolik merupakan jembatan Gereja untuk kegiatan di luar altar. Misalnya untuk menjalin hubungan dengan saudara kita yang berbeda keyakinan, bukan hanya untuk urusan tertentu, “ katanya.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pemuda Katolik

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pemuda Katolik di buka Oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Sabtu (19/11). Turut hadir pula Walikota Surakarta dan tamu undangan lainya. Pembukaan Rapimnas Pemuda Katolik diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pemuda Katolik.

Tema kegiatan ini yaitu "Konsolidasi Organisasi untuk memperkuat pembangunan nasional berbasis desa". Kegiatan ini secara garis besar membahas mengenai keputusan-keputusan pembangunan yang difokuskan ke masyarakat di desa. Selain itu juga Pemuda Katolik ingin menegaskan dan meneguhkan kembali perannya di masyarakat.

Menjadikan desa memiliki potensi yang tidak terbatas, pertumbuhan ekonomi sehingga proses kaderisasi bisa diuji, dilihat, dirasakan di desa. Kegiatan ini diadakan selama 2 hari yaitu Sabtu (19/11/2016) dan Minggu (20/11/2016).

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa hadir sebagai satu kekuatan baru dalam sistem pembangunan nasional. “Desa saat ini memposisikan diri sebagai subyek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya secara mandiri”, kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo, dalam sambutannya pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pengurus Pusat Pemuda Katolik, di Surakarta (Solo).

Menurut dia, desa diharapkan mampu menjadi pilar pembangunan Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan potensi, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber dana yang dimiliki.

Lebih lanjut Eko mengatakan, dana desa merupakan salah satu mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Desa. Pada tahun 2015, pemerintah sudah menyalurkan Rp. 20,7 triliun dana Desa, pada tahun 2016 sebesar Rp. 47,7 triliun, dan direncanakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2017, setiap desa akan menerima Dana Desa sebesar Rp. 800,4 Juta.

“Dana Desa merupakan salah satu sumber dana untuk memberikan stimulus bagi pembangunan desa, sehingga pemanfaatannya diharapkan dapat berkualitas dan tepat sasaran”, tegasnya.

Salah satu yang menjadi perhatian Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, juga berkaitan dengan sumber daya manusia, dimana SDM berkualitas menjadi salah satu faktor penentu dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa.

Saat ini desa-desa di Indonesia mayoritas dihuni oleh penduduk muda yang masuk kategori usia produktif (di atas 15 tahun), yakni mencapai 58,4 juta jiwa. Namun jumlah penduduk usia produktif di desa didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD), yakni sebanyak 52,25 juta jiwa atau sekitar 42,7%.

Lebih lanjut, Eko mengungkapkan pentingnya peran desa dalam mendukung pencapaian tujuan nasional, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi seluruh stakeholder terkait.

“Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, pihak swasta, akademisi, dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan adalah bentuk penguatan posisi desa sebagai pembangunan multisektor”, ungkapnya.

Lebih lanjut, Eko mengatakan pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan, juga sangat diperlukan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.100 pulau, 1. 128 etnis, dan 746 bahasa daerah.

Oleh karena itu, Eko, menyerukan kekayaan hayati dan keberagaman budaya merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan Indonesia.

“Jadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan Indonesia untuk menjadi negara besar. Tetap memegang teguh Bhineka Tunggal Ika karena Indonesia besar dengan perbedaan suku, agama, dan ras, serta sikap toleransi yang tinggi antar sesama”, ungkapnya.

Pada kesemptan itu, Eko Sandjojo, mengapresiasi penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Pemuda katolik Tahun 2016 yang bertajuk “Konsolidasi Organisasi Untuk Memperkuat Pembangunan Nasional Berbasis Desa”. Kegiatan ini menurut dia merupakan bentuk partisipasi elemen masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan melalui pembangunan desa.

Sedangkan Walikota Surakarta (Solo), FX Hadi Rudyatmo, Sabtu (19/11) berpesan kepada seluruh Pemuda Katolik di Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pemuda Katolik 2016 agar berpolitik santun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Walikota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo saat memberi sambutan di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Pemuda Katolik 2016.

"Sebetulnya bangsa kita ini bangsa yang besar dan bangsa yg mempunyai keberadapan yang tinggi, kalau kita mau melaksanakan pekerjaan itu sebetulnya cukup luar biasa kalau mau dipake," katanya.

"Ya gunakan dulu hati,gunakan otaknya baru ototnya, kalau menggunakan hati nggak bisa ya menggunakan otaknya, pemuda Katolik itu berpolitik, kalau sudah berpolitik itu yang yg santun," ujarnya.

FX. Hadi Rudyatmo, mengajak Pemuda Katolik untuk memaknai pesan Soekarno, sebagai salah satu pedomaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dia menuturkan, pesan Soekarno sangat bernas, karena memberi nilai untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Menurut dia, pesan tersebut mesti menjadi pedomaan setaip warga bangsa dalam menjalankan kehidupan setiap hari.

“Kalau Kristen jangan jadi orang Yahudi, kalau Hindu jangan jadi orang India, kalau Muslim jangan jadi orang Arab, tapi tetap jadi orang Indonesia”, begitu Hadi Rudyatmo mengucapkan kembali apa yang telah dipesankan Bung Karno.

Dia juga menuturkan, ciri khas orang Katolik adalah berjuang untuk Gereja dan negara. Pada kesempatan itu, dia pun mengajak kader Pemuda Katolik berjuang untuk Gereja Katolik dan masyarakat pada umumnya.

“Untuk mewujudkan itu, Pemuda Katolik harus menjadi kader yang berjuang dengan spirit Katolik. Kader Katolik adalah orang yang 100% Katolik dan 100% Indonesia”, tegasnya.

Lebih lanjut Rudyatmo mengatakan, kekhasan orang Katolik, memiliki tiga kebiasaan yang perlu dilakukan dalam kehidupan setiap hari.

“Ciri khas orang Katolik itu adalah berpikir, berbicara dan melaksanakan (bekerja) dengan hati nurani. “Itulah orang Katolik”. Kerjaan utama saya itu sebenarnya Prodiakon, dan walikota itu hanyalah sampingan. Kan kalau prodiakon tidak ada batas waktunya to, nah kalau walikota Cuma lima tahun tok,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Karolin Margret Natasa mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK dalam implementasi pembangunan desa yang merupakan perwujudan program Nawacita, di mana salah satunya adalah, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

“Sehingga tak heran, orientasi pembangunan pemerintahan Jokowi-JK adalah memperkuat desa untuk mendukung pembangunan nasional. Orientasi ini diwujudkan dengan pengalokasian anggaran sekitar Rp 1 miliar lebih untuk tiap desa setiap tahun,” kata Karolin.

Dengan anggaran ini, kata dia, telah diupayakan berbagai kegiatan untuk membangun desa dan kawasan perdesaan melalui penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, telekomunikasi dan informasi, agar orang desa tidak tertarik migrasi ke kota, bahkan membuat orang desa tertarik kembali ke desa.

“Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga telah menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat desa agar menjadi kuat dan mandiri,” ungkapnya.

Karolin menambahkan, dalam mewujudkan percepatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa, perlu dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk organisasi masyarakat.

Dalam konteks inilah, kata dia, Pemuda Katolik sebagai bagian dari organisasi masyarakat berpartisipasi mendukung pemerintahan Jokowi-JK dalam memperkuat desa demi menunjang pembangunan nasional.

“Pemuda Katolik merupakan sebuah wadah bagi aktualisasi pembinaan dan perjuangan. Melalui organisasi Pemuda Katolik, diharapkan lahir kader-kader yang 100 persen Katolik dan 100 persen Indonesia untuk mendukung gereja dan bangsa,” katanya.

“Salah caranya menjadi kader yang dapat memperkuat dan memberdayakan desa,” lanjut Karolin.

Sedangkan Stefanus Asat Gusma, Ketua Steering Committe (SC), menegaskan kembali bahwa dengan Rapimnas ini, akan tetap berpartisipasi dalam mendukung Pemerintahan Jokowi-JK.

“Partisipasi ini diwujudkan dengan menjadikan desa sebagai basis pelayanan sekaligus subyek pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” lanjutnya.

Pemuda Katolik, kata Gusma, menilai bahwa desa akan menjadi area perang ekonomi. Dan, dalam perang ekonomi tersebut, menurutnya, dibutuhkan kehadiran pemuda desa yang terampil dan memiliki kompetensi standar internasional.

“Maka dari itu, Pemuda Katolik mendukung penuh upaya pemerintah Jokowi-JK memperkuat desa, terutama sumber daya manusia desa yang berstandar internasional,” tandas dia.

Gusma menjelaskan, Pemuda Katolik sudah menyatakan dukungan ini dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah pada pertengahan April 2016 yang lalu.

Salah satu rekomendasi eksternal Rakernas kala itu, lanjut dia, adalah memperkuat desa melalui kader-kader Pemuda Katolik yang terampil untuk memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri, terampil, kuat dan demokratis melalui kegiatan-kegiatan pendampingan yang kreatif dan inovatif.

“Rapimnas ini merupakan sebuah proses penjabaran program-program kerja yang sudah disusun dan ditetapkan saat Rakernas dalam arah dan gerak organisasi,” katanya.

“Karena itu, kita mengangkat kembali tema tentang desa di Rapimnas ini,” jelas Gusma.

Ia berharap, Pemuda Katolik dapat melahirkan program-program yang konkret, inovatif dan implementatif untuk mencetak kader-kader yang populis, handal, terampil, kompetitif dan mandiri.

“Hal ini penting karena tantangan bangsa Indonesia saat ini sudah nampak di depan mata, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA,” katanya.

“Dan, pertarungan MEA niscaya sedikit banyak telah memasuki wilayah desa, sehingga dibutuhkan masyarakat desa yang terampil, berdaya saing, paham teknologi dan memiliki kompetisi standar internasional,” terang dia.

Penulis : Bonaventura
Editor : Bonaventura
Foto : Bonaventura